Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam waktu dekat. Kebijakan ini disusun untuk mengakomodasi tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringan dan pengembalian PNBP, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2024 (Keppres 3/2024).
Direktur Penerimaan Bukan Pajak Kementerian/Lembaga Ditjen Anggaran (DJA) Kemenkeu, Wawan Sunarjo mengatakan, RPP tersebut nantinya akan memutakhirkan tata cara serta pengelolaan dan penyelesaian serta keringanan dalam pengembalian PNBP, apabila terkena denda. Di PP sebelumnya belum bisa mengakomodir, jadi kita konsolidasikan supaya jadi lebih sederhana. Sekarang sudah diharmonisasi, kata Wawan kepada Hukumonline.















