Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau lebih dikenal dengan Perpres Publisher Rights. Aturan ini berdasar pertimbangan bahwa jurnalisme berkualitas sebagai salah satu unsur penting mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, maka perlu ada dukungan perusahaan platform digital.
Salah satu yang diatur dalam Perpres ini adalah komite independen pengawas publisher rights yang tercantum dalam Pasal 9. Komite terdiri dari 11 orang yang beranggotakan 5 unsur Dewan Pers, 5 pakar, dan 1 perwakilan kementerian. Perwakilan pakar akan ditunjuk oleh menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.















