Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjawab beragam spekulasi yang dikhawatirkan masyarakat terkait overlapping kewenangannya dengan regulator independen dalam pengelolaan kawasan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Dalam rumusan Rancangan Undang-Undang PFII, lembaga pengelola kawasan PFII memang diberi ruang untuk bermitra dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Danantara.
Keterlibatan Danantara lebih ditujukan untuk menggarap peluang bisnis komersial, seperti pembangunan infrastruktur fisik atau penyediaan dan penyewaan properti. Jadi Danantara juga akan berbisnis di sana, papar Senior Director Legal Asset Management BPI Danantara, Inosentius Samsul kepada Hukumonline.















