Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendorong pemerintah untuk segera merampungkan sejumlah peraturan turunan dari Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru. Salah satunya yakni Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan yang disiapkan untuk mengatur perlakuan pajak khusus atau penyesuaian tarif/fasilitas atas transaksi yang melibatkan konsolidasi aset, restrukturisasi, dan investasi di lingkungan BUMN.
Salah satu yang penting itu soal RPP terkait fasilitas perpajakan karena memberikan insentif dalam transaksi antar BUMN yang sejalan dengan program streamlining, ungkap Senior Director Legal Asset Management BPI Danantara, Inosentius Samsul kepada Hukumonline.















