Pemerintah mulai membahas perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan (Permenkumham 3/2013). Salah satu isu adalah antisipasi penumpukan organisasi bantuan hukum.
Paling krusial adalah formasi jumlah organisasi bantuan hukum di tiap kabupaten. Jangan sampai organisasi itu menumpuk di kota-kota besar atau ibu kota kabupaten saja, kata Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Constantinus Kristomo kepada Hukumonline.















