Proses revisi Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (PP No. 48/2019) sudah sampai tahapan akhir.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengungkapkan pembahasan perubahan aturan tersebut sudah selesai di BPH Migas. Saat ini proses perubahan aturan tersebut sedang dilakukan proses harmonisasi di Kementerian Hukum.
Ya tentu itu sedang diharmonisasi, di semua kementerian terkait. Tapi kita udah selesai (penyusunan) dari BPH Migas, ucap Saleh saat ditemui di Kantor BPH Migas.















