Kementerian Hukum dan HAM tengah merampungkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Hukum (RPerpres Kepatuhan Hukum). Saat ini, progress RPerpres tersebut masuk tahap Panitia Antar Kementerian (PAK) dan harmonisasi.
Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Arfan Faiz Muhlizi mengungkapkan terdapat tiga hal substansi yang dibahas dalam RPerpres Kepatuhan Hukum yaitu peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundangundangan; peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam pelaksanaan hukum; dan peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. RPerpres ini juga mengatur mengetahui mekanisme monitoring dan evaluasi hukum serta audit hukum.
Hukumonline yang memperoleh dokumen RPerpres Kepatuhan Hukum menemukan bahwa adanya ketentuan mengenai penilaian terhadap kesadaran dan kepatuhan pelaksanaan hukum kepada tiga lembaga yaitu Badan Hukum; Badan Usaha; dan/atau Badan Publik.















