Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengungkapkan progres Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) masih belum akan diluncurkan dalam waktu dekat. Penyebabnya adanya sejumlah regulatory framework yang belum matang dalam mengimplementasikan Danantara sebagai Superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Alasan lain Danantara sebagai superholding untuk memastikan dana luar negeri kena pajak. Contoh projek migas dengan recovery cost kan gak kena pajak, karena USD semua proyeknya, ungkap salah seorang sumber pemerintahan kepada Hukumonline.
Danantara memiliki potensi untuk memastikan dana luar negeri kena pajak melalui pengelolaan yang lebih terintegrasi dan efisien dari aset BUMN. Mengingat sistem cost recovery digunakan karena negara berada pada posisi tidak bisa mengeluarkan investasi sendiri, tetapi poin positifnya negara bisa mengawasi setiap belanja yang akan dikeluarkan.















