Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") sedang melakukan deregulasi terkait Peraturan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) dalam sistem Online Single Submission ("OSS"). Beleid tersebut disusun dalam Rancangan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan PBBR dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem OSS (Rapermeninveshil) sebagai pengganti Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem PBBR Terintegrasi Secara Elektronik (PerBKPM 3/2021) , Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan PBBR dan Fasilitas Penanaman Modal (PerBKPM 4/2021), dan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan PBBR (PerBKPM 5/2021) yang ditargetkan rampung Oktober tahun ini.
Tiga aturan itu terkait sistem, perizinan perusahaan dan pengawasan serta tata caranya. Ketiganya ini yang sedang kita lakukan adjustment untuk disimplifikasi, disederhanakan menjadi satu peraturan BKPM yang baru, kata Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Dendy Aprian kepada Hukumonline.
