Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berencana merevisi Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM No. 5 Tahun 2025 (PerkaBKPM 5/2025) tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission OSS). Perubahan dilakukan pada aspek usaha mikro yang dinilai belum selaras dengan dinamika di lapangan.
Kami akan lakukan sedikit perubahan pada aspek usaha mikro, karena tidak mungkin di ubah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025. Jadi paling memungkinkan kita revisi di tingkat peraturan menterinya, ungkap Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Riyatno, kepada Hukumonline.















