Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong pembahasan revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999) untuk bisa masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Revisi ini dianggap penting, terlebih mekanisme penyelesaian sengketa antara investor asing dan negara kerap dilakukan di luar pengadilan.
Tentunya ini menjadi penting karena dengan ketidakhadiran UU 30/1999 yang belum direvisi akan berdampak juga pada tingkat kepercayaan investor, kata Kepala Biro Hukum BKPM Andre Abraham kepada Hukumonline.















