Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan pembahasan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko akan menghadirkan kemudahan investasi. Salah satu bentuk kemudahan investasi adalah melonggarkan nilai minimum penanaman modal yang dibutuhkan untuk investasi asing di dalam negeri.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan mengungkapkan poin perubahan PP 5/2021 di antaranya mereview ulang kebijakan minimum penanaman modal asing sebesar Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan. Perubahan ini diharapkan mempermudah bidang usaha yang membutuhkan modal di bawah Rp10 miliar seperti halnya charging station untuk kendaraan listrik.
Kalau sekarang kan regulasinya di setiap titik investasi asing nilainya itu harus Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan. Nah sekarang kalau dia membangun investasi, misalnya contoh kasus cuma butuh lahan seperti di charging station, pasti lebih kecil juga dari pom bensin, ucap Nurul saat ditemui Hukumonline di Jakarta (30/07/2024).















