Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah merevisi Peraturan BPOM No. 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (secara bersama-sama disebut sebagai Peraturan 23/2019). Revisi diperlukan guna merespons masalah keamanan bahan kosmetik yang senantiasa berubah.
"Revisi peraturan tersebut dilakukan untuk mempermudah pelaku usaha dan petugas BPOM dalam membaca serta memahami regulasi, kemudian memperbarui bahan-bahan kosmetik yang dibatasi/dilarang sesuai kondisi terkini berdasarkan kesepakatan ASEAN," ujar Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM Noorman Effendi saat berbincang dengan Hukumonline.
Noorman menuturkan perkembangan isu keamanan bahan kosmetik yang dinamis selalu dibahas dalam sidang ASEAN Cosmetic Scientific Body (ACSB) dan hasilnya diakomodasi menjadi perubahan terhadap Annexes dalam ASEAN Cosmetic Directive (ACD). Perubahan terhadap Annexes ACD, membuat BPOM perlu melakukan tindak lanjut berupa transposisi perubahan ke dalam regulasi nasional.















