Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang mengkaji Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 700 MHz dan 26 GHz. Namun sayangnya, kedua spektrum yang biasa disebut 'Frekuensi Emas' itu tengah menghadapi kendala pada proses lelangnya. Alasannya, kata Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O. Baasir karena pungutan regulatory cost yang dibebankan disebut telah melebihi kemampuan industri telekomunikasi.
Secara umum, komposisi beban Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi yang dibebankan pada 4 penyelenggara seluler (Telkomsel, Indosat, XL dan Smart) terhadap pendapatan penyelenggaraan seluler cenderung meningkat dari sebesar 6,71% pada tahun 2013 menjadi 11,40% pada tahun 2022, secara benchmark komposisi tersebut dianggap tidak wajar karena sudah melebihi rentang sustaibility yang berada di kisaran 5-10%.















