Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (UU Minerba) menjadi Undang-Undang (Amandemen).
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno memastikan pemerintah akan mengatur detail ketentuan teknis dari amandemen ini melalui Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Secara konstitusi diberi kesempatan enam bulan (Penyelesaian PP), ucap Tri.
Dari Dokumen Perubahan Keempat UU Minerba yang dimiliki Hukumonline, hal itu diatur dalam Pasal 174. Disebutkan waktu penetapan PP pelaksana diterbitkan paling lama enam bulan setelah pengesahan UU.















