Pembahasan revisi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (secara bersama-sama disebut sebagai UU 25/1992) masih bergulir. Tujuan perubahan demi mengikuti perkembangan zaman dan menguatkan sosial-ekonomi masyarakat.
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebutkan beberapa hal yang diusulkan dalam rancangan.
Antara lain soal koperasi multipihak, soal lembaga penjaminan simpanan terhadap nasabah koperasi simpan pinjam, termasuk penyempurnaan status Dewan Koperasi Indonesia sebagai organisasi tunggal gerakan koperasi, kata Ferry kepada hukumonline.com.
Pemerintah menargetkan regulasi anyar perkoperasian rampung Maret 2025. Hal ini terkait tuntutan Kementerian Koperasi yang harus mampu dinamis dam adaptif demi kebutuhan koperasi modern.















