Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menawarkan dua strategi utama dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Bappenas menawarkan strategi penyusunan kodifikasi dan konsolidasi sebagai upaya penyederhanaan KUHPerdata.
Di dalam RPJMN kita ada satu strategi penyederhanaan regulasi yang kita berikan sebagai salah satu guliran apakah nanti akan dipilih kodifikasi atau konsolidasi, ucap Direktur Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian PPN/Bappenas Hendra Wahanu Prabandani.















