Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK tentang kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (liquidity coverage ratio/LCR) bagi bank umum. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai bentuk pengkinian dari standar yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Terlebih dalam perhitungan rasio likuiditas bagi bank umum konvensional di tanah air.
Ada beberapa poin baru yang akan diterapkan OJK sebagaimana perubahan atas POJK Nomor 42 tahun 2015. Seperti ketentuan Pasal 10 huruf d terkait surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia kini dapat diperdagangkan dalam bentuk dalam valuta asing maupun Rupiah, sebagaimana draf dokumen RPOJK LCR yang dimiliki Hukumonline.















