Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) Bob Hasan menekankan perlunya penyelesaian pembahasan Rancangan Undang Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (RUU Perkoperasian). Bob meminta penyusunan RUU tersebut dapat rampung dalam waktu tidak lebih dari 30 hari.
"Kalau bisa sebulan kenapa tidak. Kita bisa susun (RUU Perkoperasian)," ucap Bob.
Menurut Bob, penyelesaian RUU Perkoperasian dapat mendukung aspek hukum bagi pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara (Minerba) yang diatur dalam UU Minerba terbaru. Selain itu RUU ini diperlukan untuk memberi dasar hukum koperasi menjadi penerima pupuk bersubsidi.
Bob turut memastikan RUU ini akan menyisipkan ketentuan mengenai aspek keilmuan tentang koperasi untuk mendukung pengembangan koperasi.















