Badan Industri Mineral (BIM) tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) yang akan mengatur tentang tata kelola logam tanah jarang (LTJ). Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BIM Julian Ambassadur Shiddiq mengungkapkan bahwa saat ini proses harmonisasi sudah memasuki tahap akhir dan diharapkan dapat selesai satu hingga dua bulan ke depan.
Rancangan Perpres Logam Tanah Jarang saat ini sudah masuk harmonisasi ya mudah-mudahan perkiraan saya antara 1 sampai dua bulan lagi keluar, ucap Julian kepada Hukumonline.
Menurutnya, RPerpres baru tersebut akan mengatur mekanisme perizinan, pengelolaan, hingga penetapan pihak yang bertanggung jawab atas LTJ baik di lokasi pemegang izin pertambangan maupun area smelter. Namun dirinya memastikan aturan baru tidak akan mempengaruhi fungsi perizinan yang sudah ada di sejumlah Kementerian/Lembaga saat ini. Aturan baru ini tetap mempertahankan fungsi perizinan utama pada kementerian teknis, seperti izin pertambangan di Kementerian ESDM dan izin ekspor di Kementerian Perdagangan.















