Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Formulasi upah minimum diatur untuk menguntungkan pekerja dan pengusaha.
"Karena selama ini setiap tahun penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi masalah dan protes dari buruh. Di sisi yang lain, ada keberatan dari pengusaha kalau kenaikannya terlalu tinggi," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini kepada Hukumonline.















