Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata. Regulasi ini disusun untuk mengurai kompleksitas hukum dalam sektor perdagangan dan perniagaan.
"Hukum acara perdata itu luas sekali. Mengatur hubungan antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum, hingga antar badan hukum itu sendiri. Ini juga mencakup sektor perdagangan, perniagaan, dan perekonomian," ujar Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra.















