Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekfraf) sedang menggodok regulasi jasa penilaian bagi pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai aset yang bankable. Kebijakan akses permodalan ini ditujukan bagi industri kreatif yang mengalami kendala permodalan, khususnya Perusahaan rintisan (startup) pada sektor digital seperti pengembang gim dan aplikasi lokal.
Penyusunan regulasi ini berkoordinasi dengan Kemenkeu dan OJK buat merancang model pendanaan yang lebih inklusif bagi perusahaan berbasis digital, kata Direktur Konten Digital Kemenekraf Yuana Rochma Astuti kepada Hukumonline.















