Kementerian ESDM berencana memperbarui ketentuan mengenai hilirisasi batubara yang saat ini harus dilakukan melalui kegiatan gasifikasi. Hilirisasi menjadi syarat wajib perusahaan pertambangan batubara yang termasuk dalam kelompok izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), khususnya korporasi Generasi I yang ingin memperpanjang izin pengelolaan tambang.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan ketika penyusunan ketentuan hilirisasi batubara ada beberapa hal yang dianggap kurang perencanaan sehingga apabila dijalankan dinilai kurang ekonomis. Oleh karena itu, ada beberapa di dalam perencanaan yang akan berganti. Misalnya dari perencanaan hilirisasi gasifikasi untuk metanol akan berubah menjadi amonia.
Lantaran di dalam regulasi belum membuka ruang untuk bisa merevisi rencana tersebut maka pemerintah berupaya untuk melengkapi peraturan itu agar lebih fleksibel, jelas Lana saat berbincang dengan Hukumonline.















