Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan tim khusus untuk menangani kasus-kasus pertanahan. Hal itu dilakukan guna menekan timbulnya kasus baru, sekaligus memberi kepastian hukum.
"Agar kasus pertanahan tidak terus berulang dan berkembang menjadi konflik yang lebih besar, kita perlu membentuk tim khusus dalam mencegah kasus pertanahan," ujar Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono.















