Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daniel Johan mengusulkan merancang undang-undang terkait karbon, sehingga Indonesia berdaulat dalam perdagangan karbon. Peraturan Presiden (Perpres) No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Perpres 110/2025), dinilai tidak cukup.
"Karbon adalah dunia masa depan dan karbon kita di Indonesia termasuk kekuatan dunia. Harus diatur dengan undang-undang," ujar Daniel kepada Hukumonline.















