Berlangganan Pro

Utama

Sejumlah Kasus Korupsi Menjerat BPK: Butuh Perbaikan Serius!

Sejumlah Kasus Korupsi Menjerat BPK: Butuh Perbaikan Serius!

Mantan Ketua MK: RUU Perubahan Keempat UU MK Mengancam Negara Hukum

Mantan Ketua MK: RUU Perubahan Keempat UU MK Mengancam Negara Hukum

Dua Lawyer Ini Ungkap Strategi Debitor Saat Menjalani PKPU

Dua Lawyer Ini Ungkap Strategi Debitor Saat Menjalani PKPU

Panitera dan Mantan Waka PN Jakbar Digugat

Hakim dan panitera bisa berlindung di balik SEMA No. 04 Tahun 2002. Tergugat menolak bertanggung jawab.

SRD Somasi Menkumham dan Tim Restrukturisasi

Kalaupun ingin Sisminbakum tetap berjalan, SRD mengajukan syarat yakni Kejaksaan harus mencabut status penyitaan, lalu kontrak kerjasama yang dibuat oleh SRD dan Koperasi Pengayoman diperbaiki.

Diwarnai Dissenting Opinion, MA Sahkan Penjualan Tanker VLCC

MA mengabulkan Peninjauan Kembali Pertamina terkait putusan KPPU soal penjualan dua tanker VLCC. Majelis Peninjauan Kembali menilai terdapat kekhilafan hakim MA sebelumnya. Ada dissenting opinion.

Vonis Hamka dan Antony Tidak Seragam

Majelis hakim menyatakan korupsi penerimaan uang Rp31,5 miliar dari Bank Indonesia, terbukti dilakukan secara berjamaah oleh anggota Komisi IX periode 1999-2004.

‘Terobosan' Hakim Perkara Muchdi di Penghujung Tahun

Majelis hakim yang memutus perkara Muchdi mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti. Di satu sisi dianggap mengangkangi KUHAP, tetapi di sisi lain dianggap membuat terobosan.

Ketentuan Modal Perasuransian Diundur Hingga 2010

Dengan dalil krisis, pemerintah akhirnya menunda ketentuan modal minimum perusahaan asuransi yang diatur dalam PP 39/2008. Meski telah ditunda, AAUI enggan mencabut permohonan judicial review PP tersebut.

Setitik Harapan Buat Konsumen Penerbangan di Tahun Kerbau

Indonesia punya Undang-Undang Penerbangan baru. Lebih dari separuh materi wet ini mengatur dan mendorong keselamatan penerbangan. Tanggung jawab maskapai penerbangan dikaitkan dengan perlindungan konsumen.

Semoga Penerimaan Pajak Sebanding dengan Penyelesaian Kasus

Peningkatan pencapaian penerimaan pajak tahun ini cukup memuaskan. Sayangnya, capaian tersebut tidak diimbangi dengan penyelesaian kasus-kasus penggelapan pajak. Kepercayaan WP terhadap kebijakan Pemerintah sangat menentukan.

Menyambut Rezim Keterbukaan Informasi dengan Rasa Waswas

Memasuki 1 Januari 2009, tinggal empat bulan lagi waktu yang tersedia bagi Pemerintah dan DPR untuk membentuk Komisi Informasi, termasuk mengisi personilnya. Sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, Komisi Informasi Pusat sudah harus terbentuk

Tanpa Didampingi Pengacara, Penyidikan atas Tersangka Tetap Sah

Penggabungan perkara adalah wewenang penuh jaksa. Pengacara terdakwa menganggap putusan hakim tidak adil.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com