Utama

'Tabrak-Tabrak Masuk' Pinjol Uang Kuliah di Perguruan Tinggi

Setidaknya ada dua undang-undang yang dilanggar. Penyelidikan awal sedang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Mochamad Januar Rizki

Melihat Tantangan Hukum Layanan Perbankan di Era Digital

Tidak ada transmisi elektronik yang 100 persen aman. Untuk itu perbankan dihimbau untuk melakukan antisipasi risiko dengan compliance & risk assessment.
Fitri Novia Heriani

Disetujui, Ini 7 Poin Penting dalam UU Daerah Khusus Jakarta

RUU DKJ yang memuat terdiri dari 12 bab dan 73 pasal ini wujud komitmen bersama antara pemerintah DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan Jakarta menjadi kelas kota berkelas dunia dengan tetap mempertahankan perputaran ekonomi yang besar.
Agus Sahbani

Jeda Pertandingan

Banyak opsi yang bisa dipilih oleh para pengambil keputusan: demokrasi berjalan sesuai relnya, demokrasi langsir, atau demokrasi anjlok. Saat ini kita sedang berada dalam penantian.
Arief T Surowidjojo

Perluas Publikasi dan Akses Informasi, IKAHI Gandeng Hukumonline

Setidaknya ada enam poin bentuk kerja sama yang dijalin dengan Hukumonline.
Ady Thea DA

Anies Baswedan: Kami Titipkan Semua di Pundak MK

Perolehan angka suara tak mutlak menentukan kualitas demokrasi dalam sebuah pemilu secara keseluruhan.
Rofiq Hidayat

Disabilitas Bukan Batas, Ini Cerita Yasmin si Yuris Muda Indonesia

Punya mimpi menjadi notaris. Ingin untuk menyuarakan hak-hak difabel.
Ferinda K Fachri

DK PBB Adopsi Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu RI: Ini Sebuah Kemajuan

Meski gencatan senjata segera ditujukan di bulan Ramadhan yang akan berakhir dua minggu lagi, tapi Resolusi 2728 (2024) menjadi sebuah progress yang baik. Diharapkan dapat segera dilaksanakan yang mengarah pada gencatan senjata bersifat permanen dan berkelanjutan.
Ferinda K Fachri

Jelang Berlaku KUHP Nasional, Aturan Restorative Justice Perlu Sinkronisasi

Pengaturan restoratif justice masih tersebar di masing-masing lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Agung. Pemerintah menyiapkan RPP Restorativve Justice.
Ady Thea DA

Perlu Redefinisi Ulang Makna Kepentingan Publik Terkait Pailit/PKPU BUMN dalam UU Kepailitan

UU Kepailitan tidak merumuskan secara detail klasifikasi kepentingan publik dalam hal BUMN dimohonkan pailit/PKPU. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum.
Fitri Novia Heriani