Terbaru

Jaringan VoIP Belum Diatur Undang-undang

Jakarta, hukumonline. Cita-cita Adrie Taniwidjaya untuk memberikan akses informasi dengan mudah dan murah malah berurusan dengan polisi. Alumnus Jurusan Teknik Fisika ITB ini ditangkap polisi pada akhir Agustus 2000 karena membangun jaringan VoIP (Voice over Internet Protocol) tanpa izin. Karena jaringan VoIP belum diatur Undang-undang?
APr

BDNI Gunakan Uang BI untuk Bayar Hutang

Jakarta, hukumonline. Saat melakukan transaksi dengan Bank Bali, ternyata giro wajib minimum bank BDNI di Bank Indonesia (BI) sudah "merah". Dengan demikian, pembayaran klaim bank Bali yang dilakukan oleh bank BDNI pasti menggunakan uang BI.
Tri/Zae/APr

Direksi dan Komisaris Davomas BIsa Terancam Pidana

Jakarta, hukumonlineHati-hati para direksi dan komisaris PT Davomas Abadi Tbk. Bila indikasi pemalsuan promes terbukti, mereka bisa dipidana. Ancaman hukuman tujuh tahun (maksimal) bakal menanti mereka. Jika indikasi pemalsuan tanda tangan kreditur dalam surat kuasa terbukti, maka kuasa para kreditur, Darwin Marpaung, dapat dipidana dengan ancaman hukuman lima tahun.
Leo/ISA/APr

Penipuan Berkedok MLM Lewat Internet

Jakarta, hukumonline. Penipuan dengan kedok Multi Level Marketing (MLM) bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di AS. Modus operandinya hampir sama, hanya pelaku di Negeri Paman Sam itu adalah klub investasi di bidang internet.
Fat/APr

Sahetapy: Muladi dan Benjamin Sebaiknya Jangan Menjadi Ketua MA

Jakarta,hukumonline. Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) Prof Dr. J.E Sahetapy berpendapat bahwa Muladi dan Benjamin Mangkoedilaga kurang pas menduduki posisi Ketua Mahkamah Agung (MA). Sahetapy malah mendukung I Ketut Suraputra untuk mengisi jabatan tersebut untuk sementara.
Ari/APr

LSM di 61 Negara Tuntut Pengurangan Utang

Jakarta, hukumonline Tak hanya pemerintah negara pengutang yang doyan meminta pengurangan atau penjadwalan utang. Ternyata, LSM-LSM pun menuntut hal yang sama. Tak biasanya pemerintah dan LSM-LSM satu kata.
Muk/Rfl

UU Telekomunikasi Berlaku, Monopoli Belum Berakhir

Jakarta, hukumonline Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mulai berlaku pada 8 September 2000. Namun belum semua Keputusan Menteri (Kepmen) penunjangnya rampung. Di sisi lain, monopoli jasa telekomunikasi masih ada.
APr

UU Korupsi Perlu Direvisi

Jakarta, hukumonline. Baru ditetapkan satu tahun lalu, UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah dituntut untuk direvisi. Alasannya, UU ini memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya UU No. 3 Tahun 1971, juga tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ari/Rfl

Agar Lebih Diakui, TGPK Harus dengan UU

Jakarta, hukumonline Landasan hukum Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPK) sebaiknya ditingkatkan menjadi UU, jangan hanya PP. Dikhawatirkan hal itu akan dijadikan alasan bagi pembela koruptor bahwa TGPK tidak legitimate karena keberadaannya hanya diatur dengan PP.
Nay/Rfl

Saksi-saksi Kasus Bank Indover Mulai Diperiksa

Jakarta, hukumonline. Pengusutan terhadap kasus Indover Bank terus berlanjut. Setelah Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Yushar Yahya mengumumkan nama-nama tersangka pada 5 September, kini giliran tim penyidik Kejagung memeriksa saksi-saksi.
Tri/Rfl