Terbaru

Luthfi Marfungah: Gerak 'Sat Set' dan Adaptif Menembus Kemustahilan

Memulai karier sebagai peneliti, lalu bekerja sebagai lawyer sekaligus menjadi tenaga ahli dan konsultan hukum untuk beberapa kementerian dan lembaga negara. Di tengah kepadatan jadwal bekerja, Luthfi dapat membagi waktunya untuk melanjutkan studi dan meraih IPK sempurna saat menamatkan pendidikan magister dan doktor hukum.
Tim Hukumonline

Mengenal Apa Itu Hukum Perdata Internasional

Apa itu hukum perdata internasional? Sederhananya HPI adalah hukum perdata nasional untuk masalah yang bersifat internasional.
Tim Hukumonline

Lupita Putri Lugvianty: Memulai Karier dengan Keunggulan Keahlian Hukum

Aktif dalam kegiatan organisasi dan sebagai relawan sejak menempuh pendidikan hukum di kampus, Lupita kini dikenal sebagai profesional hukum yang memiliki gaya komunikasi yang baik dengan para rekanan senior. Ia selalu berpegang teguh pada nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan etos kerja yang tinggi.
Tim Hukumonline

Margaretha Wahyu Prabawati: Advokat Perempuan Bisa Unggul di Industri Hukum

Kehadiran advokat perempuan adalah penyeimbang yang bisa memberikan beragam pandangan dan solusi. Dengan bekal mental yang tangguh, berbagai tantangan seperti kompetisi di industri hukum pasca-krisis maupun dinamika kebijakan dan penyelenggaraan negara tidak akan menjadi hambatan bagi para advokat perempuan untuk meraih kesuksesan.
Tim Hukumonline

Annysa Ayu Putri: Navigasi Hukum dan Bisnis di Era Perubahan

Momen monumental seperti perubahan rezim perizinan, pandemi Covid-19 dan omnibus law, memaksa Annysa untuk dapat cepat belajar dan beradaptasi. Sebagai seorang Ibu muda yang berkarir di bidang hukum, membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga serta menentukan tingkat prioritas adalah tantangan yang akan selalu dihadapi.
Tim Hukumonline

Melihat Rencana Tata Kelola Jakarta dalam UU DKJ

Jakarta memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi kota global.
Mochamad Januar Rizki

Putusan PHPU Pilpres, MK Dinilai Tak Berani Koreksi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Bahkan dissenting opinion yang dibacakan ketiga Hakim MK juga tidak sampai pada pencalonan Gibran yang didasarkan pada putusan MK yang menjadi pangkal masalah. Dissenting hanya dititikberatkan pada terjadinya pelanggaran pemilu lewat politisasi bansos dan mobilisasi ASN.
Fitri Novia Heriani

Respons Putusan PHPU Pilpres, YLBHI Sebut MK Jadi Alat Legitimasi Pembusukan Demokrasi

YLBHI melihat MK secara kelembagaan sudah kehilangan marwah dan independensinya untuk memutus kasus kasus yang beririsan kuat dengan kepentingan politik pemerintah berkuasa sejak adanya intervensi melalui revisi UU MK bermasalah.
Fitri Novia Heriani

Perludem Sebut Pemilu 2024 Tidak Ramah Perempuan

Keterlibatan perempuan harusnya bisa lebih didorong, ditingkatkan, dan diberdayakan walaupun belum optimal.
Willa Wahyuni

Ini Harapan Dunia Usaha Pasca Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024

Selepas perhelatan semua rangkaian Pemilu 2024 semua pihak dapat bergandengan tangan dan bergotong royong membangun Indonesia dengan berbagai tantangan ke depan. Terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Mochamad Januar Rizki