Terbaru

Meski bidang non yudisial bukanlah bidang yang digelutinya, namun Suharto bakal berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Sunarto yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial.

Representasi lawyer perempuan yang masih terbatas, khususnya pada praktik dispute resolution dan restructuring & insolvency, menjadi salah satu ambisi Ridha sebagai seorang lawyer untuk dapat selalu mengembangkan kapasitasnya. Meski tantangan pekerjaan berbasis gender terhadap perempuan masih eksis, ia membuktikan kesuksesannya dalam menghadapi ratusan kreditor dan debitor dari berbagai kalangan.

Memulai karier sebagai peneliti, lalu bekerja sebagai lawyer sekaligus menjadi tenaga ahli dan konsultan hukum untuk beberapa kementerian dan lembaga negara. Di tengah kepadatan jadwal bekerja, Luthfi dapat membagi waktunya untuk melanjutkan studi dan meraih IPK sempurna saat menamatkan pendidikan magister dan doktor hukum.

Apa itu hukum perdata internasional? Sederhananya HPI adalah hukum perdata nasional untuk masalah yang bersifat internasional.

Aktif dalam kegiatan organisasi dan sebagai relawan sejak menempuh pendidikan hukum di kampus, Lupita kini dikenal sebagai profesional hukum yang memiliki gaya komunikasi yang baik dengan para rekanan senior. Ia selalu berpegang teguh pada nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan etos kerja yang tinggi.

Kehadiran advokat perempuan adalah penyeimbang yang bisa memberikan beragam pandangan dan solusi. Dengan bekal mental yang tangguh, berbagai tantangan seperti kompetisi di industri hukum pasca-krisis maupun dinamika kebijakan dan penyelenggaraan negara tidak akan menjadi hambatan bagi para advokat perempuan untuk meraih kesuksesan.

Momen monumental seperti perubahan rezim perizinan, pandemi Covid-19 dan omnibus law, memaksa Annysa untuk dapat cepat belajar dan beradaptasi. Sebagai seorang Ibu muda yang berkarir di bidang hukum, membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga serta menentukan tingkat prioritas adalah tantangan yang akan selalu dihadapi.

Jakarta memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi kota global.

Bahkan dissenting opinion yang dibacakan ketiga Hakim MK juga tidak sampai pada pencalonan Gibran yang didasarkan pada putusan MK yang menjadi pangkal masalah. Dissenting hanya dititikberatkan pada terjadinya pelanggaran pemilu lewat politisasi bansos dan mobilisasi ASN.

YLBHI melihat MK secara kelembagaan sudah kehilangan marwah dan independensinya untuk memutus kasus kasus yang beririsan kuat dengan kepentingan politik pemerintah berkuasa sejak adanya intervensi melalui revisi UU MK bermasalah.