Berita

Antisipasi Penyalahgunaan Data Pribadi Akibat Penggunaan Metode Kampanye Daring

Bagi individu, penargetan iklan politik dapat mengancam privasi.
Oleh:
Moch. Dani Pratama Huzaini
Bacaan 4 Menit
Antisipasi Penyalahgunaan Data Pribadi Akibat Penggunaan Metode Kampanye Daring
Antisipasi Penyalahgunaan Data Pribadi Akibat Penggunaan Metode Kampanye Daring

Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan penyelenggara pemilu optimis untuk tetap menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 9 Desember 2020 meski pandemi belum sepenuhnya usai. Untuk itu banyak hal yang perlu dipersiapakan terutama penyesuaian-penyesuaian terhadap penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi. Salah satu tahapan di depan mata yang perlu penyesuaian dan akan jadi sorotan adalah tahapan kampanye yang akan berlangsung selama kurang lebih tiga bula.

Kampanye yang sifatnya offline diperkirakan akan beralih pada online dan akan menjadi model kampanye baru menggantikan kampanye yang mengundang kerumunan. Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) menilai kampanye virtual melalui iklan politik yang dipasang di platform digital termasuk media sosial akan makin digemari karena memiliki beberapa keunggulan dibanding di media konvensional.

Pertama, partai dan kandidat dapat membuat iklan yang dipersonalisasi berbeda-beda sesuai dengan perilaku konstituen di dalam jaringan (online) sehingga pesan yang disiapkan bisa lebih mengena. Kedua, distribusi iklan dapat ditargetkan spesifik pada kelompok-kelompok tertentu—bahkan ke level individu—sesuai dengan demografi, lokasi geografis, usia, isu yang menjadi perhatian, dan lain-lain.

“Kedua hal tersebut memungkinkan dilakukan dengan memanfaatkan data pemilih pengguna platform digital yang ditambang oleh platform digital atau oleh partai dan kandidat itu sendiri,” ujar peneliti Perludem, Mahardika dalam diskusi daring, Rabu (23/9). 

Meski begitu, Mahardika menilai metode kampanye virtual ini membawa beberapa risiko. Bagi individu, penargetan iklan politik dapat mengancam privasi. Pengumpulan data pribadi pengguna hingga perilaku menjelajah di daring dapat memberikan informasi yang cukup bagi pengiklan untuk menyingkap dan memetakan kecenderungan preferensi politik pengguna.

Dari pemetaan ini, individu rentan menerima manipulasi informasi. Di sinilah disinformasi hingga deep fake bisa tumbuh subur dan luput dari pengawasan karena hanya dapat dilihat oleh pengguna platform digital tertentu yang menjadi target. (Baca Juga: 6 Usulan Komunitas Konsumen Indonesia Soal Spam SMS Iklan)

Selain itu menurut Mahardika metode kampanye di platform digital juga bisa berdampak pada partai. Biaya iklan politik di media sosial dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi partai yang memiliki dana kampanye lebih besar daripada partai lain. Hal ini dapat menahan ide-ide politik, dari partai dengan dana kampanye yang kecil, terdistribusi luas ke publik. Partai juga akan makin bergantung pada platform digital untuk menjalankan kampanye politik modern mereka. 

“Bagi publik luas, penargetan iklan politik dapat membuat fragmentasi. Publik makin tersekat-sekat dengan kelompok yang sesuai dengan isu tunggal yang relevan bagi mereka secara pribadi,” tambahnya. 

Selanjutnya, meski dinilai membawa beberapa risiko, sayangnya belum ada regulasi memadai yang dapat melindungi pemilih dari gempuran personalisasi iklan politik di platform-platform digital. Karena itu Perludem memandang, pengaturan iklan politik di media sosial yang sudah dirancang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih berfokus pada hal teknis seperti jumlah akun media sosial, jumlah konten iklan, dan waktu penayangan—belum menyentuh pada transparansi dan akuntabilitas di balik konten iklan tersebut.

Menurut peneliti Perludem lainnya Nurul Amalia, ada berbagai kemungkinan pengaturan iklan politik di platform digital termasuk media sosial. Mulai dari tidak diatur sama sekali, seperti di Amerika Serikat, hingga dilarang pada periode tertentu di dalam tahapan pemilu, seperti di beberapa negara di Eropa.

“Di antara dua ekstrem pengaturan tersebut, ada beberapa pilihan pengaturan yang bertujuan untuk membuat proses dan metode kampanye di media sosial lebih transparan,” ungkap Amel.

Di Perancis misalnya, mengenalkan aturan dengan ketentuan bahwa dalam tiga bulan sebelum pemilu, platform online harus memberikan informasi kepada pengguna tentang siapa yang membayar promosi konten yang terkait dengan debat kepentingan umum (debate of general interest).

Dalam hal ini Pengguna harus diberikan informasi yang adil, jelas, dan transparan tentang penggunaan data pribadi dalam konteks promosi konten informasi yang terkait dengan debat kepentingan umum.

Selanjutnya di Inggris. Menurut Amalia ada sejumlah rekomendasi reformasi undang-undang pemilu yang berlaku untuk iklan politik online, termasuk soal iklan harus diberi label untuk memperjelas sumbernya; dan juru kampanye harus diminta untuk memberikan faktur yang lebih rinci dan bermakna dari platform digital mereka untuk meningkatkan transparansi.

“Di Australia, ada juga label “disetujui oleh” pada iklan yang tayang sehingga peserta pemilu yang memasang iklan ikut bertanggung jawab terhadap iklan tersebut,” tambahnya.

Untuk level Uni Eropa, Komisi Eropa telah menyadari beberapa kekhawatiran terkait microtargeting yang tidak transparan dan mungkin melibatkan pemrosesan data pribadi secara tidak sah dalam konteks pemilu. Komisi Eropa memperkenalkan self-regulatory code yang juga disetujui medsos untuk memastikan transparansi iklan politik termasuk soal membuka informasi tentang mengapa pengguna menjadi sasaran iklan tertentu.

Komisi merekomendasikan bahwa negara anggota harus mendorong pengungkapan informasi tentang pengeluaran kampanye untuk iklan politik online berbayar, termasuk "informasi tentang kriteria penargetan apa pun yang digunakan dalam penyebaran iklan semacam itu." 

Karena itu menurut Amalia, Indonesia bisa meniru spektrum regulasi yang sudah diintrodusir di beberapa negara tersebut sesuai dengan kebutuhan dan konteks politik Indonesia. Tentu dengan penekanan pada transparansi dan akuntabilitas dari semua pihak, baik peserta pemilu, tim kampanye, maupun platform media sosial. 

 

Dapatkan artikel bernas yang disajikan secara mendalam dan komprehensif mengenai putusan pengadilan penting, problematika isu dan tren hukum ekslusif yang berdampak pada perkembangan hukum dan bisnis, tanpa gangguan iklan hanya di Premium Stories. Klik di sini.

Berita Terkait