| Issue Number : 4635

Tata Cara Pembayaran Kontraktor Fee dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Diubah

Pada tahun 2019 lalu, Menteri Keuangan (“Menteri”) mengeluarkan Peraturan No. 118/PMK.022/2019 (“Peraturan 118/2019”), yang mengatur rincian tata cara pembayaran Domestic Market Obligation (“DMO”) fee, over lifting kontraktor dan/atau under lifting kontraktor sehubungan dengan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Menteri kini telah memperbarui prosedur ini melalui penerbitan Peraturan No. 51 Tahun 2023 (“Perubahan”), yang ditujukan untuk optimalisasi penerimaan negara dan pemberian landasan hukum penyelesaian hak dan kewajiban negara di bawah kondisi pembayaran tersebut di atas.[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Permintaan Terjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Pada tahun 2019 lalu, Menteri Keuangan (“Menteri”) mengeluarkan Peraturan No. 118/PMK.022/2019 (“Peraturan 118/2019”), yang mengatur rincian tata cara pembayaran Domestic Market Obligation (“DMO”) fee, over lifting kontraktor dan/atau under lifting kontraktor sehubungan dengan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Menteri kini telah memperbarui prosedur ini melalui penerbitan Peraturan No. 51 Tahun 2023 (“Perubahan”), yang ditujukan untuk optimalisasi penerimaan negara dan pemberian landasan hukum penyelesaian hak dan kewajiban negara di bawah kondisi pembayaran tersebut di atas.[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Permintaan Terjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent