| Issue Number : 4600

Petunjuk Teknis Penentuan Ruang Bebas Kabel Saluran Udara dan Jembatan di Atas Perairan Diterbitkan: Pembangunan Harus Dimulai 12 - 24 Bulan Sejak Rekomendasi Dikeluarkan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut (“Dirjen”) telah menerbitkan seperangkat pedoman teknis (“Pedoman”) untuk penetuan ruang bebas (clearance) kabel saluran udara dan jembatan di atas perairan (secara bersama-sama disebut “Penentuan Ruang Bebas”) sebagai bagian dari Keputusan No. KP-DJPL 201 tahun 2023 (“KepDJPL 201/2023”), yang telah berlaku sejak 13 Maret 2023. KepDJPL 201/2023 bertujuan untuk meningkatkan keseragaman dan kualitas rekomendasi Penentuan Ruang Bebas tersebut.[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Direktur Jenderal Perhubungan Laut (“Dirjen”) telah menerbitkan seperangkat pedoman teknis (“Pedoman”) untuk penetuan ruang bebas (clearance) kabel saluran udara dan jembatan di atas perairan (secara bersama-sama disebut “Penentuan Ruang Bebas”) sebagai bagian dari Keputusan No. KP-DJPL 201 tahun 2023 (“KepDJPL 201/2023”), yang telah berlaku sejak 13 Maret 2023. KepDJPL 201/2023 bertujuan untuk meningkatkan keseragaman dan kualitas rekomendasi Penentuan Ruang Bebas tersebut.[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent