| Issue Number : 4429

Official Transition Period Set for the Use of NIK as NPWP and 16-Digit NPWP

The Minister of Finance (“Minister”) has issued Regulation No. 112/PMK.03/2022 on Taxpayer Identification Numbers (Nomor Pokok Wajib Pajak – “NPWP”) for Individual Taxpayers, Company Taxpayers and Governmental Agency Taxpayers (“Regulation 112/2022”), which sets out a number of applicable provisions relating to the use of NPWP, including the utilization of Citizen Identification Numbers (Nomor Induk Kependudukan – “NIK”) as NPWP by Indonesian citizens.

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

The Minister of Finance (“Minister”) has issued Regulation No. 112/PMK.03/2022 on Taxpayer Identification Numbers (Nomor Pokok Wajib Pajak – “NPWP”) for Individual Taxpayers, Company Taxpayers and Governmental Agency Taxpayers (“Regulation 112/2022”), which sets out a number of applicable provisions relating to the use of NPWP, including the utilization of Citizen Identification Numbers (Nomor Induk Kependudukan – “NIK”) as NPWP by Indonesian citizens.

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent