| Issue Number : 4312

Pemerintah Menetapkan Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif dan Pelarangan Ekspor Batubara

Sebagai kelanjutaan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (“Keputusan 139/2021”), Menteri telah menerbitkan Keputusan No. 13.K/HK.021/MEM.B/2022 (“Keputusan 13/2022”), yang kini akan menjadi pedoman pengenaan sanksi administratif, pelarangan ekspor batubara, dan pengenaan denda dan kewajiban penyediaan dana kompensansi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan batubara domestik.[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Sebagai kelanjutaan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (“Keputusan 139/2021”), Menteri telah menerbitkan Keputusan No. 13.K/HK.021/MEM.B/2022 (“Keputusan 13/2022”), yang kini akan menjadi pedoman pengenaan sanksi administratif, pelarangan ekspor batubara, dan pengenaan denda dan kewajiban penyediaan dana kompensansi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan batubara domestik.[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent